Mandatory Wills, Adopted Children, and Disparity in Court Decisions: A Case Study at Pekanbaru Religious Court

Abstract

Adopted children are not part of the group of heirs who are entitled to inherit from the testator's estate. However, in an effort to create justice, the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that adopted children are entitled to receive inheritance from the testator through the mandatory will (wasiat wajibah) mechanism with the condition that it cannot exceed 1/3 (one-third). This article examines the disparity in the decision of the Pekanbaru Religious Court No. 1266/Pdt. G/2018/ PA. Pbr which determines the adopted child's share of 1/8 (one - eighth) and decision No. 1869 /Pdt.G./ 2018/ PA. Pbr which determines that adopted children get 1/3 (one - third) of the heir's estate. Using a juridical-normative approach, this article finds that the difference in the amount of inheritance obtained by adopted children in the two decisions is at least caused by two things, namely (1) the absence of a definite amount stipulated in the law (KHI only mentions "cannot exceed the amount of 1/3 of the inheritance), and (2) the use of al-furūdh al-muqaddarah as a standard in determining the amount of inheritance for adopted children. In this case, the panel of judges actually did not have to rely on the provisions of the al-furūdh al-muqaddarah section in determining the share of the adopted child and decided the case using the maximum standard.

Anak angkat bukanlah bagian dari kelompok ahli waris yang berhak mendaptkan warisan dari harta peninggalan pewaris. Akan tetapi dalam upaya menciptakan keadilan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta peninggalan dari pewaris melalui mekanisme wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melibihi 1/3 (one-third). Artikel ini mengkaji disparitas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1266/Pdt. G/2018/ PA. Pbr yang menetapkan bagian anak angkat sebesar 1/8 (seperdelapan) dan putusan No. 1869. /Pdt.G./ 2018/ PA. Pbr yang menetapkan anak angkat mendapatkan 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, artikel ini menemukan bahwa perbedaan jumlah harta peninggalan yang didapatkan oleh anak angkat dalam kedua putusan tersebut disebabkan oleh dua hal, yakni (1) tidak adanya jumlah pasti yang ditetapkan dalam undang-undang (KHI hanya menyebutkan “tidak boleh melebihi jumlah 1/3 dari harta peninggalan), dan (2) dijadikannya al-furūdh al-muqaddarah sebagai standar dalam menetapkan jumlah harta peninggalan untuk anak angkat. Dalam hal ini, majelis hakim sebenarnya tidak harus berpatokan pada ketentuan bagian al-furūdh al-muqaddarah dalam menetapkan bagian anak angkat dan memutus perkara tersebut dengan menggunakan standar maksimal.