Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015

Dian Ety Mayasari

doi:10.14421/ajish.v51i1.321

Dian Ety Mayasari ⁽¹⁾

(1) Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

https://doi.org/10.14421/ajish.v51i1.321

Issue
Vol. 51 No. 1 (2017)

Keywords:

perjanjian perkawinan, suami istri, asas perjanjian

PDF (Bahasa Indonesia)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU–XIII/2015 memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai perjanjian perkawinan, sehingga memperluas pengertian dan ruang lingkup perjanjian perkawinan berkaitan dengan waktu pembuatan, isi dan berlakunya perjanjian perkawinan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memperluas subjek pembuat perjanjian yang jika sebelumnya hanya calon suami dan calon istri, sekarang pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan perkawinan juga bisa membuat perjanjian perkawinan. Perluasan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan ini tidak boleh lepas dari syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak boleh menyimpang dari asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepribadian.

Full text article

Generated from XML file

References

H.S., Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet. 9, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Isnaeni, Moch, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. 2, Surabaya: Revka Petra Media, 2016.

Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. 1, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Meliala, Djaja S., Hukum Perdata Dalam Prespektif BW, Cet. 1, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pohan, Marthalena dan R. Soetoyo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga, Cet. 12, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi, 27 Oktober 2016.

Setiawan, I Ketut Oka, Hukum Perikatan, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Setiawan, I Ketut Oka, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 30, Jakarta: Intermasa, 2002.

Susanto, Happy, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Cet.2, Jakarta: Visimedia, 2008.

Syaifuddin, Muhammad, dkk., Hukum Perceraian, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Authors

Dian Ety Mayasari

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

demasari2006@yahoo.co.id (Primary Contact)

Mayasari, D. E. (2017). Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 51(1), 79–93. https://doi.org/10.14421/ajish.v51i1.321

Download Citation

Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum by Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.