Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Stateless Person Imigran Rohingya di Aceh

Lindra Darnela, Mohammad Ady Nugroho

Abstract


Abstract: According to Universal Declaration of Human Rights 1948, each individual has the same right to obtain citizenship status. However, there are still individuals who do not have citizenship status called stateless persons. Rohingya is an ethnic who does not obtain the recognition of citizenship by Myanmar. Such circumstances caused the Rohingyas to be displaced from their homes and save themselves to share the country, including Indonesia. This study examines the Indonesian government's position in protecting Rohingnya refugees in Aceh based on the perspective of international law. In this regard, the Indonesian government has an obligation to provide protection against them under the provisions of international law, both international treaties and international customary law. In addition, it appears that the Government of Indonesia in this case has not been able to meet the standards of service and protection in facilitating Rohingya immigrants under international law.

Abstrak: Menurut Universal Declaration of Human Right 1948, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Namun demikian, masih terdapat individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang disebut stateless persons. Rohingya merupakan etnis yang tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraannya oleh Myanmar, negara tempat etnis tersebut tinggal. Kondisi demikian menyebabkan etnis Rohingya terusir dari tempat tinggalnya dan menyelamatkan diri ke berbagi negara, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap mereka berdasarkan ketentuan hukum internasional, baik perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Penelitian ini mengkaji sikap pemerintah Indonesia dalam melindungi para pengungsi Rohingnya di Aceh dalam perspektif hukum internasional. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah memutuskan untuk melakukan upaya perlindungan, tetapi dalam beberapa Pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi standar pelayanan dan perlindungan dalam memfasilitasi imigran Rohingya yang sesuai dengan hukum internasional.


Keywords


kebijakan pemerintah; stateless persons; etnis Rohingya

Full Text:

PDF

References


Alfons, Maria, Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual, Malang : Universitas Brawijaya, 2010.

Allain, Jean, “Ius cogens Nature of Non-refoulemen”t, International Journal of Refugee Law, Vol.13, No. 4. 2002.

Arief, Barda Nawawi, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal, 1998.

Bagir Manan, “Penelitian di Bidang Hukum”, Jurnal Hukum Puslitbangkum, Bandung: Pusat Penelitian dan Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung, 1999.

Grundy-Warr, Carl and Elaine Wong, “Sanctuary Under a Plastic Sheet –The Unresolved Problem of Rohingya Refugees”, Jurnal, dipublikasikan melalui IBRU Boundary and Security Bulletin Autumn, 1997.

Hamid, Sulaiman, Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Kasim, Ifdhal dan Johanes da Masenus Arus, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya: Esai-Esai Pilihan, Jakarta: Elsam Press, 2001.

Kaur, Amarjit, “Refugees and Refugee Policy in Malaysia”, Researchgate, file:///C:/Users/DELL/Documents/Refugees_and_Refugee_Policy_in_Malaysia.pdf.

Marzali, Amri, Antropologi dan Kebijakan Publik, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

N. Dunn, William, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003.

Pjillipus, M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.

R. Dye, Thomas, Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall, 1995.

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung : Remaja Rusdakarya. 1993.

Sari, Nurmala, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Skripsi, 2009.

Scott Mathieson, David, “Plight of damned: Burma’s Rohingya”, Journal of Global Asia Vol. 4.

Scott Mathieson, David, Plight of the Damned: Burma’s Rohingya, Jurnal dipublikasikan di Global Asia Vol 4 No I, 2014.

Subarsono, A.G, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

Thoha, Miftah, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Jakarta: PT. Grafindo Persada,1992.

Trevisanut, Seline, "International Law and Practice: The Principle of Non-Refoulement and the De-Territorialization of Border Control at Sea", Leiden Journal of International Law, , Vol.27, No. 3, September 2014.

Ullah, Akm Ahsan, “Rohingya Refugees to Bangladesh: Historical Exclusions and Contemporary Marginalization”, Journal of Immigrant & Refugee Studies, Vol. 9, No. 2, 2011.

Widodo, Joko, Analisis Kebijakan Publik, Jakarta: Bayumedia, 2008.

Peraturan

Universal Declaration of Human Rights 1948.

Burma Citizenship Law 1982.

Convention Relating to the Status of Refugee 1951

Protocol Relating to the Status of Refugee 1967

Internet

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/08/13/m8p8kv-setelahlarangan banglades-kondisi-rohingya-kian-memprihatinkan, pada selasa 14 Oktober 2012, akses 15 Januari 2017.




DOI: http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2017.512.497-519

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Print ISSN    : 0854-8722

Online ISSN : 2443-0757

Indexed By :

     

 

<