[1]
E. Efendi, “Hak Uji Materi Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah (Kajian Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015)”, AJISH, vol. 51, no. 1, pp. 131–147, Jul. 2017.