Criminal Responsibilities of Criminal Trafficking in Persons with Mail-Order Bride Mode Between China and Indonesia

Reine Rofiana(1), Muhyi Mohas(2), Belardo Prasetya Mega Jaya(3), Nuryati Solapari(4), Shofia Khairunnisa(5),


(1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
(2) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
(3) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
(4) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
(5) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
Corresponding Author

Abstract


Abstract: This article discusses legal provisions regarding the criminal act of trafficking in persons between Indonesia and China with the mail-order bride mode, which has recently occurred in various regions in Indonesia, and the criminal responsibility of the perpetrators of the trafficking in persons. The primary sources of this research are Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, the Criminal Law of the People’s Republic of China, Law No. 13 of 2017 concerning the Ratification of the Agreement between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China regarding Extradition, and the results of interviews with various party. The secondary sources come from scientific works that study or are related to the object of this research. Using juridical-empirical approach, this study results indicate that the criminal act of trafficking in persons with the order mode of the bride and groom between men with Chinese citizenship and women with Indonesian citizenship was committed by several parties, including Indonesian agents, Chinese agents, mail-order bride service users, and intermediary parties (makcomblang). The perpetrators of the crime of trafficking persons who are in Indonesia can be subject to criminal sanctions as stipulated in Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking. Meanwhile, perpetrators who are domiciled in China can be subject to criminal sanctions through extradition based on an extradition agreement between China and Indonesia (July 1, 2009) which has been ratified by Law No. 13 of 2017 concerning the Ratification of the Agreement between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China regarding Extradition.

 

Abstrak: Artikel ini mengkaji ketentuan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dan Cina dengan modus pengantin pesanan yang akhir-akhir ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan  pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut. Sumber utama penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Criminal Law of the People’s Republic of China, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina, dan hasil wawancara dengan berbagai pihak. Adapun sumber sekundernya berasal dari karya-karya ilmiah yang mengkaji atau berkaitan dengan objek penelitian ini. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan antara laki-laki berkewarganegaraan Cina dengan perempuan berkewarganegaraan Indonesia dilakukan oleh beberapa pihak, yang meliputi agen Indonesia, agen Cina, pengguna jasa pengantin pesanan, dan pihak perantara (makcomblang). Para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang berada di Indonesia ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara para pelaku yang berkedudukan di negara Cina dapat dikenai sanksi pidana melalui pemberlakuan ekstradisi berdasarkan persetujuan ekstradisi antara Cina dan Indonesia (1 Juli 2009) dan telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina.

 


Keywords


the Eradication of Human Trafficking; mail-order bride; criminal responsibility; criminal sanctions

References


Ali, Mahrus, and Bayu Aji P. Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Ariella A. Yoteni. “Upaya Pemerintahan Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang: Studi Kasus Pengantin Pesanan (Mail Order Bride) Indonesia-China.” Papua Journal of Diplomacy and International Relations 1, no. 1 (2021): 10.

Article 1 Point 9 of the Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking (2007).

Article 2 section 1 point (a) Extradition Agreement between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China dated July 1, 2009. (2009).

Article 11 of the Law No.21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking (2007).

Article 12 of the Law No.21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking (2007).

Articles 240 Criminal Law of the People’s Republic of China (n.d.).

Ayu, Maria Efita, and Sherlu Ayuna Putri. “Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo.” Jurnal Bina Mulia Hukum 3, no. 1 (2018): 61–72.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan Dan Penyertaan. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

Christy, Maureen Sofia, Rahayu Rahayu, and Elfia Farida. “Kewajiban Negara Melindungi Perempuan Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus: Perdagangan 11 Perempuan Di Sukabumi Dengan Modus Perkawinan Tahun 2018).” Diponegoro Law Journal 8, no. 3 (2019): 2159–76.

Farhana. Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hambali, Burdan. “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Jurnal Litbang Polri 22, no. 4 (2019): 40.

Hapsari, Yulita Futty. “Dijual Untuk ‘Nikah Bayaran’ Ke Cina, 11 Wanita Indonesia Disiksa Bak Hewan, Hukum Hambat Kepulangan.” Accessed September 11, 2021. https://www.tribunnews.com /nasional/2018/09/20/ dijual-untuk-nikah-bayaran-ke-cina-11-wanita-indonesia-disiksa-bak-hewan-hukum-hambat-kepulangan.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2006.

Interview with Bobi Anwar Ma’arif, as Secretary General of SBMI, June 12, 2020.

Kanter, E.Y, and S.R Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Law No. 13 of 2017 concerning Treaty Between The Republic of Indonesia and The People’s Republic of China on Extradition. (2017).

Lessy, Zulkipli. “Pengantin Pesanan Pos (Mail Order Bride): Modus Operandi Human Trafficking Di Indonesia.” Musawa 4, no. 3 (2006): 345.

Merriman, Justin S. “Holy Matrimony Plus Shipping and Handling: A Libertarian Perspective on The Mail-Order Bride Industry.” The Independent Review 17, no. 1 (2012): 81–93.

Moeljatno. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Mustafid, Fuad. “Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Dan Filsafat Hukum Islam.” Al-Ahkam 29, no. 1 (2019): 85–108.

Novianti. “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Traffikking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara.” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 5, no. 2 (2014): 51–52.

Parkoso, Abdul Rahman, and Putri Ayu Nurmalinda. “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 4, no. 1 (2018): 14.

Parthiana, I Wayan. Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern. Bandung: Yrama Widya, 2010.

Sabirin. “Perdagangan Perempuan Dengan Dalih Perkawinan.” RAHEEMA: Jurnal Studi Gender Dan Anak 4, no. 1 (2017): 57.

Setyowati, Ike Indra Agus. “Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak.” Media Iuris 1, no. 2 (2018): 284.

Ulfa, Andi Silviana. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Perdagangan Orang Yang Diperiksa Melakukan Tindak Pidana Lain Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Badamai Law Journal 3, no. 1 (2017): 1–20.

Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang.” Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 3 (2014): 15–26.

Yetriyani, Andy. Politik Perdagangan Perempuan. Yogyakarta: galang Press, 2004.

Yulianti, Arkanudin, and D. Likman. “Perdagangan (Trafficking) Perempuan Etnis Tionghoa Melalui Perkawinan Pesanan Di Kota Singkawang.” Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS, 2013, 1–8.

Yuniarti, Anita. “SBMI Bersama LBH Anshor Jemput Korban TPPO.” Accessed September 11, 2021. http://sbmi.or.id/2019/09/sbmi-bersama-lbh-anshor-jemput-korban-tppo.


Article Metrics

Abstract View : 36 times


DOI: 10.14421/ajish.2022.56.1.%p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.