Polemik Penyatuatapan Peradilan Agama di Bawah Mahkamah Agung

Ulin Na'mah

Abstract


Abstract: This article explores the debatable problems concerning with the unification of the Religious Courts under the auspices of the Supreme Court. The transfer of authority of the Religious Courts from the Ministry of Religion Affairs to the Supreme Court was deemed inappropriate and uprooted Religious Courts from its historical roots. Therefore, it is necessary to analyze the historical context of Religious Courts and its contemporary dynamics in the form of its unification under the justice system in Indonesia. This research concludes that the positioning of Religious Courts under the auspices of Ministry of Religious Affairs since the independence era was not an attempt to weaken its authority, but rather an effort to save Religious Courts from the threat of dismissal. Religious Court was posed to the threat of dismissal during the political turmoil in the early establishment of Indonesian state due to disputes over the determination of ideal form of the Indonesian state, between a secular state, a religious state, or a nation state. Thus, the transfer of the Relligious Courts from Ministry of Religious Affairs to the same roof with other courts under the auspices of the Supreme Court is not an effort to reduce the authority of the Religious Court or weaken existence. In fact, this unification has returned the Religious Court to its approriate position and eliminated the long-standing negative stigma against this institution.

Abstrak: Artikel ini mengeksplorasi problematika penyatuatapan Pengadilan Agama (PA) di bawah Mahkamah Agung (MA) yang menyebabkan polemik. Pengalihan keberadaan PA dari Kementerian Agama ke MA dianggap tidak tepat dan membuat PA tercerabut dari akar historisnya. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih mendalam terkait sinkronisasi sejarah PA dan dinamika kontemporernya berupa unifikasi sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan PA di bawah Kementerian Agama yang terjadi sejak masa kemerdekaan bukanlah upaya pengebirian terhadap PA, melainkan merupakan sebuah bentuk usaha penyelamatan PA dari ancaman penghapusan. Ancaman penghapusan tersebut muncul ketika negara Indonesia masih belum stabil dikarenakan adanya perselisihan tentang diskursus bentuk negara Indonesia, antara negara sekuler, negara agama, dan nation state. Dengan demikian, keberadaan PA yang menjadi satu atap dengan peradilan lainnya di bawah MA bukanlah upaya mengurangi kewenangan atau melemahkan PA. Sebaliknya, penyatuatapan ini telah mengembalikan PA pada posisi seharusnya dan menghilangkan stigma negatif yang dituduhkan kepada PA selama ini.


Keywords


Peradilan Agama; Mahkamah Agung; pluralisme hukum; sistem satu atap

References


Akram, Andi. “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia.” Al-Manahij 2, no. 1 (Juni 2008).

Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008.

Azra, Azyumardi. “Distinguishing Indonesian Islam: Some Lessons to Learn.” Dalam Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations, Jajat Burhanudin dan Kees van Dijk (editor). Amsterdam: ICAS/Amsterdam University Press, 2013.

Bintoro, Rahadi Wasi. “Paradigma Peradilan Agama sebagai Peradilan bagi Umat Muslim di Indonesia.” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 17, no. 2 (2017).

Bruinessen, M. M. van. “Comparing the Governance of Islam in Turkey and Indonesia: Diyanet and the Ministry of Religious Affairs.” Buku. RSIS Working Papers. S. Rajaratnam School of International Studies, 3 Mei 2018. http://localhost/handle/1874/371381.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum Republik Indonesia Menurut UU No. 4 Tahun 2004.” Mimbar Hukum 22, no. 1 (2010).

Cammack, Mark. “Indonesia’s 1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia or Indonesianization of Islam?” Indonesia, no. 63 (April 1997).

———. “Islamic Law in Indonesia’s New Order.” The International and Comparative Law Quarterly 38, no. 1 (Januari 1989).

Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.

Halim, Abdul. Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Hoadley, Mason C. Islam dalam Tradisi Hukum Jawa dan Hukum Kolonial. Jamil Gunawan (editor). Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Hurgronje, Cristiaan Snouck. Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX. Diterjemahkan oleh Sutan Maimun and Rahayu S. Hidayat. Jakarta: INIS, 1994.

Ibrahim, Malik. “Peradilan Satu Atap (The One Roof System) di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Peradilan Agama.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 47, no. 2 (Desember 2013).

Iqbal, Muhammad. Hukum Islam Indonesia Modern. Cet. 1. Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009.

Kamaruddin. “Diskursus Penyatuatapan Peradilan Agama di Bawah Mahkamah Agung (Studi Hukum Responsif).” Al-’Adl 8, no. 1 (Januari 2015).

Lev, Daniel S. Peradilan Agama Islam di Indonesia. Diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh. Cet. 2. Jakarta: Intermasa, 1986.

Mahfud MD., Moh. “Peluang Konstitusional bagi Peradilan Agama.” Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial XIII, no. 16 (Triwulan V 1992).

Manan, Abdul. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan. Jakarta: Kencana, 2007.

Muqoddas, Djazimah. Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim. Yogyakarta: LKiS, 2011.

Noeh, Zaini Ahmad, dan Abdul Basit Adnan. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.

Noor, Mohammad, Ade Firman Fathony, dan Hermansyah. “Bersinar Di Tengah Gulita.” Majalah Peradilan Agama, Juli 2014.

Suherman. “Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia.” At-Tahkim 5, no. 1 (2015).

Sumardi, Dedy. “Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 50, no. 2 (2016).

Sumner, Cate, dan Tim Lindsey. “Courting Reform: Indonesia’s Islamic Courts and Justice for the Poor.” International Journal for Court Administration 4, no. 1 (Desember 15, 2011): 3–16. https://doi.org/10.18352/ijca.66.

“TAP MPR No. X/MPR/1998.” Dalam Himpunan Beranotasi: Ketetapan MPR-RI 1960-2001. Jakarta, 2001.




DOI: http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2018.52.1.31-53

Article Metrics

Abstract view : 123 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 89 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Refrensi      : eztekno.com

Print ISSN    : 0854-8722

Online ISSN : 2443-0757

Indexed By :