Aturan Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia: Studi atas Pandangan Aktivis Perempuan pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Yogyakarta
Abstract
Artikel ini mengkaji pandangan dan respons aktivis perempuan di Yogyakarta terhadap aturan poligami dalam perundang-undangan Indonesia. Ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dari para aktivis perempuan yang aktif di lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan kesetaraan gender. Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa Pertama, para aktivis perempuan di Yogyakarta memandang poligami sebagai kekerasan yang dilegalkan oleh negara kepada perempuan. Kedua, alasan dibolehkannya poligami dalam undang-undang hanya berdasarkan pada kelemahan pihak perempuan, dengan mengabaikan kelemahan yang juga mungkin ada apa pihak laki-laki. Ketiga, terdapat unsur ketidakadilan gender dalam alasan-alasan diperbolehkannya poligami dalam aturan perundang-undangan Indonesia.
Keywords
Downloads
Article Information
Issue: Vol. 54 No. 1 (2020)
Copyright
Copyright (c) 2020 .
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.